Selasa, 30 Desember 2014

Kemenangan ARB, Kekalahan Golkar



Kemenangan ARB, Kekalahan Golkar
Ahmad Sahide

            Musyawarah Nasional (Munas) Partai Golkar yang cukup kontrovesial telah selesai pada tanggal 3 Desember lalu, di Bali. Hasilnya adalah kembalinya Aburizal Bakri (ARB) untuk memimpin partai pohon beringin tersebut untuk lima tahun ke depan. Kemenangan ARB ini telah diprediksi banyak pengamat dan terlihat sejak awal di mana hegemoni ARB terhadap partai yang sarat pengalaman tersebut cukup dominan. ARB mempunyai kekuasaan struktural dan modal untuk mendominasi serta menyingkirkan lawan-lawannya. Karena besarnya kekuasaan ARB itulah, ditambah dengan manipulasi Munas, sehingga semua kader Golkar yang awalnya berniat maju melawan ARB memilih untuk mundur dari kontestasi. ARB pun terpilih secara aklamasi.
            Membaca dan mengikuti dinamika Munas Golkar di Bali dari luar, Nampak bahwa ada sesuatu yang tidak sehat dengan proses terpilihnya ARB secara aklamasi. Golkar adalah partai sarat pengalaman serta mempunyai banyak kader potensial. Juga, Golkar selama ini dibangun dengan kekuatan sistem dan perkaderan politik yang cukup stabil. Golkar tidak dibangun dan digerakkan dengan kekuatan figur seperti Demokrat yang tergantung pada ketokohan Susilo Bambang Yudoyono, PDI P yang tidak bisa lepas dari bayang-bayang Megawati, Gerindra yang tergantung pada sosok Prabowo Subianto.
Itulah yang membuat Golkar mampu bertahan sampai hari ini. Namun kemenangan ARB secara aklamasi membawa tanda kepada publik bahwa Golkar yang selama ini digerakkan dengan sistem, perlahan digerakkan dengan tokoh, dalam hal ini ARB. Golkar berjalan sesuaui kehendak ARB, bukan mekanisme partai. Hal itu terlihat bahwa pada awalnya Munas Golkar direncanakan pada Januari 2015. Namun dalam rapat pimpinan nasional Golkar yang berlangsung di Yogyakarta pada pertengahan November lalu memutuskan Munas diselenggarakan 30 November-3 Desember 2014. Dari pengamatan luar terlihat bahwa ada permainan pada aturan main (mekanisme) partai karena dan demi kepentingan ARB. Golkar mengikuti jejak Demokrat yang digerakkan serta aturan main digonta-ganti demi kehendak Tuan Besarnya.

Kekalahan Golkar
            Logika yang dibangun oleh para pendukung ARB sehingga perlu ‘diberi kesempatan’ sekali lagi untuk memimpin Golkar adalah perolehan suara Golkar 2014 yang sedikit lebih baik dari pemilihan legislatif 2009. Atas dasar itulah sehingga ARB dianggap oleh para pendukungnya tidak gagal memimpin Golkar.
Namun yang menjadi catatan penting adalah partisipasi Golkar dalam pemilihan presiden 9 Juli lalu. Golkar sebagai pemenang pemilihan legislatif kedua, setelah PDI P, gagal mendorong kadernya (ketuanya) sebagai calon presiden maupun calon wakil presiden. Partisipasi Golkar dalam pemilihan presiden lalu adalah ‘sukarelawan’ bagi Gerindra dan Partai Amanat Nasional (PAN) yang mengusung Prabowo Subianto-Hatta Rajasa. Pemilihan presiden Juli lalu pun tercatat dalam sejarah politik Golkar untuk yang pertama kalinya berpartisipasi sebagai relawan, tidak mengusung kadernya.
Kegagalan Golkar berpartisipasi dalam bursa calon presiden atau calon wakil presiden karena sosok ARB, sebagai ketua umum, yang memaksakan diri maju sekalipun menyadari elektabilitasnya sangatlah rendah. Mungkin ARB berpikiran bahwa elektabilitas bisa dibeli dengan mudah melalui kapital yang berlimpah serta direkayasa dengan penguasaan media. ARB rupanya salah, meskipun ia mempunyai modal yang besar serta menguasai media tidaklah membuka jalan yang lebar baginya untuk melenggang ke istana. Golkar seolah tersandera oleh ARB yang menutup ruang bagi kader-kader Golkar lainnya yang ‘layak jual’. ARB memaksakan diri untuk maju padahal tidak mempunyai daya jual yang tinggi, bahkan ‘diobral’ sekalipun tidak ada yang melirik.  
Kini, dari hasil Munas di Bali, ARB kembali memenangi (secara aklamasi) bursa kepemimpinan Golkar periode 2014-2019. Nampaknya kemenangan ARB, yang menuai polemik internal, merupakan bagian dari kemenangan bagi Koalisi Merah Putih (KMP) untuk membalas kekalahan mereka dari Joko Widodo-Jusuf Kalla dari pemilihan presiden dan wakil presiden 9 Juli lalu. Namun dekimian, kemenangan bagi ARB dan KMP itu adalah kekalahan bagi Golkar.
Pertama, kemenangan ARB, meskipun secara aklamasi, menimbulkan krisis legitimasi dari elite-elite Golkar. Agung Laksono dan kader-kader senior Golkar lainnya pun, yang dipecat, membentuk Presidium Penyelamat Partai Golkar dan mereka mewacanakan untuk menyelenggarakan Munas tandingan bulan Januari 2015 nanti. Polemik internal ini sudah tentu membuat Golkar semakin tergerus nantinya dan juga citranya di mata rakyat akan semakin rusak.
Kedua, berlanjutnya kepemimpinan ARB untuk lima tahun ke depan juga melanjutkan proses ketersanderaan partai warisan Soeharto tersebut apabila ARB tetap memaksakan diri untuk maju sebagai calon presiden atau wakil presiden 2019 nanti. Jika hal itu kembali terjadi, maka bukan tidak mungkin Golkar akan tetap sebagai relawan dalam daur ulang kepemimpinan nasional 2019 nanti. Bukan karena golkar tidak mempunyai kader yang layak jual, tetapi lebih karena Golkar tersandera oleh ARB. Oleh karena itu, kemenangan ARB dalam munas di Bali 3 Desember lalu akan menjadi kekalahan Golkar untuk menatap kontestasi politik 2019 mendatang.
ARB seharusnya menyadari bahwa kemenangan sebuah lembaga atau organisasi biasanya diraih ketika para tokoh yang berada di dalamnya dapat memenangi pertarungan dengan dirinya sendiri, melawan ego. Kemenangan Jokowi-JK dalam pemilihan 9 Juli lalu tidak lepas dari kemenangan Megawati melawan ego dalam dirinya. Megawati tentu masih punya keinginan untuk menjadi orang nomor satu di negeri ini, tetapi jika memaksakan diri untuk maju dalam bursa calon presiden lalu maka PDI P pun kembali akan menuai hasil pahit, kekalahan. Tapi penulis yakin bahwa ARB tidak percaya dengan teori ini. Ia tentu mempunyai teori yang lain. Maka mari kita tunggu dan lihat kiprah Golkar pada tahun-tahun mendatang.
Golkar boleh percaya diri sebagai partai yang berpengalaman, tetapi juga perlu melakukan introspeksi diri yang tidak pernah memenangi pemilihan presiden dan wakil presiden selama tiga kali berlangsungnya daur ulang demokrasi pascareformasi.
            Ahmad Sahide
Kandidat Doktor Sekolah Pascasarjana
Universitas Gadjah Mada
Dan Pegiat Komunitas Belajar Menulis (KBM) Yogyakarta



Tidak ada komentar:

Posting Komentar